Hak Atas Kekayaan Intelektual

BAB 9

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

1.      Pengertian

Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Menurut UU yang telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 21 Maret 1997, HaKI adalah hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial (commercial reputation) dan tindakan / jasa dalam bidang komersial (goodwill).

Dengan begitu obyek utama dari HaKI adalah karya, ciptaan, hasil buah pikiran, atau intelektualita manusia. Kata “intelektual” tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (the Creations of the Human Mind) (WIPO, 1988:3). Setiap manusia memiliki memiliki hak untuk melindungi atas karya hasil cipta, rasa dan karsa setiap individu maupun kelompok.

Kita perlu memahami HaKI untuk menimbulkan kesadaran akan pentingnya daya kreasi dan inovasi intelektual sebagai kemampuan yang perlu diraih oleh setiap manusia, siapa saja yang ingin maju sebagai faktor pembentuk kemampuan daya saing dalam penciptaan Inovasi-inovasi yang kreatif.

2.      Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Prinsip-prinsip Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah sebagai berikut :

·                      Prinsip Ekonomi

·                     Prinsip Keadilan

·                      Prinsip Kebudayaan

·                     Prinsip Sosial

3.      Klasifikasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

Secara umum Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) terbagi dalam dua kategori, yaitu :

1.             Hak Cipta

2.            Hak Kekayaan Industri, yang meliputi :

1.             Hak Paten

2.            Hak Merek

3.            Hak Desain Industri

4.            Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

5.            Hak Rahasia Dagang

6.            Hak Indikasi

4.      Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Dalam penetapan HaKI tentu berdasarkan hukum-hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dasar-dasar hukum tersebut antara lain adalah :

·                     Undang-undang Nomor 7/1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)

·                     Undang-undang Nomor 10/1995 tentang Kepabeanan

·                     Undang-undang Nomor 12/1997 tentang Hak Cipta

·                     Undang-undang Nomor 14/1997 tentang Merek

·                     Undang-undang Nomor 13/1997 tentang Hak Paten

·                     Keputusan Presiden RI No. 15/1997 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of   Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization

·                     Keputusan Presiden RI No. 17/1997 tentang Pengesahan Trademark Law Treaty

·                     Keputusan Presiden RI No. 18/1997 tentang Pengesahan Berne Convention for the Protection of             Literary and Artistic Works

·                     Keputusan Presiden RI No. 19/1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut maka Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dapat dilaksanakan. Maka setiap individu/kelompok/organisasi yang memiliki hak atas pemikiran-pemikiran kreatif mereka atas suatu karya atau produk dapat diperoleh dengan mendaftarkannya ke pihak yang melaksanakan, dalam hal ini merupakan  tugas dari Direktorat Jenderal Hak-hak Atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia.

Sumber :

zakimath.web.ugm.ac.id/matematika/etika_profesi/HAKI_09.pptpuslit.petra.ac.id/journals/pdf.php?PublishedID=DKV02040203

http://www.kemenperin.go.id/

http://edukasi.kompasiana.com/2010/08/25/perlunya-melakukan-pendaftaran-hak kekayaan-industri-industrial-property-rights-bagi-para-pengusaha/

http://desihariantihsiao.blogspot.com/2012/11/pelanggaran-hak-kekayaan intelektual.html